BBWS Serayu Opak Segera Evaluasi Tata Air Selokan Mataram
Selasa, 21 Juli 2020 06:11 WIB

Kepala+BBWS+Serayu+Opak

SLEMAN (wartakonstruksi.com) - Jaringan Saluran Induk Mataram atau yang lebih dikenal dengan Selokan Mataram menjadi tulang punggung penyediaan kebutuhan air irigasi di DIY, dan mencakup 5154 hektare areal persawahan.

Tapi fungsi Selokan Mataram mulai dipertanyakan. Aliran airnya tidak sampai ke hilir. Akibatnya puluhan ribu hektare areal pertanian di wilayah hilir sering kekurangan pasokan air irigasi.

Baca juga

Tak ingin kondisi itu terus berlanjut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dibawah komando Dwi Purwantoro ST MT sebagai Kepala Balai yang baru menyiapkan langkah strategis untuk menangani Selokan Mataram. Salah satunya adalah melakukan evaluasi tata air di Selokan Mataram.

“Yang akan kita lakukan adalah pertama tata air yang ada di Saluran Induk Mataram akan kita evaluasi dan kedua soal kebersihan kebesihan, karena Saluran Induk Mataram selain untuk menyuplai air di sungai Opak dia juga sebagai penggelontor drainase yang ada di kota,” ucap Dwi kepada wartakonstruksi.com, belum lama ini.

Pria yang akrab disapa DP ini mengungkapkan, evaluasi tata air Selokan Mataram diperlukan karena bangunan Mataram pertama kali dibuat untuk keperluan irigasi bukan untuk kolam. Alihfungsi pemanfaatan air Selokan Mataram menjadi salah satu pemicu alirannya tidak sampai ke hilir.

“Jadi kalau sawah kebutuhannya 1,2 liter per detik per hektare tapi kalau untuk kolam itu 2,5 liter per detik per hectare, itu kadang yang bikin tidak mencukupi sampai bawah,” terangnya.

Saluran Induk Mataram sendiri terdiri dari 5.154 ha, terdiri dari saluran Mataram dan Van Derwijk. Sebelumnya TP OP Saluran Induk Mataram diserahkan seluruhnya ke daerah, namun sekarang TP OP ada di BBWS Serayu Opak karena OP saluran ini bukan OP irigasi melainkan OP sungai karena menghubungkan dua sungai yaitu Sungai Progo dan Opak.

“OP-nya bukan irigasi tapi sungai, yang diserahkan ke daerah sekarang DI Van Derwijk sekitar 3.000 ha dari 5.154 ha. Jadi bukan pengurangan tapi ada kebijakan yang perlu disikapi dari pemerintah daerah,” sambungnya.

Penulis : O-Kz
Editor : Dodi Pranata
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News