SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Keputusan Pemkab Sleman menjadikan sebagian ruang di Asrama Haji sebagai tempat karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 menuai kekhawatiran. Warga yang tinggal tak jauh dar asrama khawatir kebijakan itu membawa dampak negatif.

Salah satu warga Pakuduhan Pogung Lor yang enggan disebutkan namanya, AN, mengaku cemas. Ia khawatir mengingat rata-rata pegawai di asrama haji itu merupakan pelanggan di warung milik ibunya di wilayah RT 06, yang ada di sisi timur asrama.

Baca juga

• Anggaran Proyek Kesugihan 3 Diketok, Dilelang Ulang dan Kontrak Diubah MYC
• Sekum Gapensi DIY Dukung Kebijakan Pemda, Sebut Penghentian Lelang Sudah Tepat
• Proses Lelang Disetop Seluruhnya, Penyedia Jasa DIY Mumet

"Sangat kawatir dan sangat was-was, pegawai di sana rata-rata pelanggan warungnya Ibu saya di wilayah RT 06 yang terletak di timur asrama atau di depan gapura masuk Pogung Lor," ungkanya kepada wartakonstruksi.com.

Kekhawatiran ini mendapat atensi dari Dinas Kesehatan Sleman. Dinkes berencana menggelar sosialisasi kepada warga guna mengikis kekhawatiran berlebih terkait penggunaan fasilitas asrama haji Ypgyakarta untuk karantina ODP Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, dr. Joko Hastaryo M. Kes mengatakan, sarana prasarana pada Gedung Muzdalifah di kompleks asrama haji hanya akan digunakan untuk menjalani karantina bagi ODP kondisi ringan.

"Yang jelas akan dilakukan sosialisasi kepada warga bersama pemerintah desa dan kecamatan, tapi leading sektor ada di BPBD Sleman. Tujuannya agar tidak ada komplain dari warga sekitar," tandas Joko kepada media ini.

Di kembali menegaskan bahwa ruang-ruang yang disediakan akan menampung warga dengan status ODP ringan. Kriterianya, orang tersebut datang dari daerah terjangkit dengan gejala ISPA ringan, demam kurang dari 37.5 derajat celcius, pilek.

“Kemudian batuk ringan serta pernah kontak dengan penderita positif dengan gejala ISPA ringan yang perlu  isolasi mandiri di rumah, tapi tidak diterima masyarakat," beber dia.