Dugaan Korupsi DD Banyurejo, Kejari Sleman Periksa 33 Saksi, Tersangka Tetap Tak Ditahan
Sabtu, 07 September 2019 07:46 WIB

Kantor+Kejari+Sleman

SLEMAN (wartakonstruksi.com) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman telah  menuntaskan pemeriksaan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) tahun anggaran 2015-2017 di Desa  Banyurejo, Kecamatan Tempel yang menyeret Kepala Desanya, Rsw.

Sebanyak 33 saksi telah dimintai keterangan untuk melengkapi pemberkasan, termasuk 2 ahli dan tersangka sendiri. Hal ini ditempuh menyusul  ditetapkanya Kades, Rsw, sebagai  tersangka sejak 19 Juli 2019 lalu. Sampai saat ini Kejari Sleman tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pengentit duit rakyat tersebut.

Baca juga

"Segera disusun pemberkasan setelah selesai lalu ke prapenuntutan untuk diteliti kelengkapanya sebelum kita limpahkan ke Pengadilan Tipikor, sekitar 33 saksi telah dimintai keterangannya," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sleman M. Zainur Rochman, SH MH, kepada media ini, Jumat (6/9/2019).

Menurut Zainur, selain sejumlah saksi, Korps Adhyaksa tersebut telah meminta pendapat dan keterangan ahli menyoal perkara itu. "Ada dua saksi telah kita mintai pendapat, 1 dari pihak Inspektorat Sleman, satunya lagi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sleman," terang dia.

Disinggung kemungkinan akan menyeret pihak lain, dirinya belum bisa memastikan, namun tidak menutup kemungkinan seiring berjalanya perkara ini, bisa jadi ada tersangka baru.

"Sesuai fakta, sementara masih satu tersangka, dengan nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp 633 juta, sesuai audit Inspektorat Sleman. Setelah terpenuhi syarat formil dan materiel akan segera kita limpahkan, enggak usah nungu lama-lama," ungkapnya.

Sebelumnya, Kejari Sleman telah menerbitkan surat dengan nomor sprindik.01/M.4.11/07/2019 tertanggal 19 Juli itu berkaitan status tersangka Kades Banyurejo.

Kepada tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Diancam pidana paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun pidana penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

 

Penulis : Eko Purwono
Editor : Sodik
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News