SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Adanya persoalan pada beberapa paket pekerjaan di Kabupaten Sleman membuat Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman meradang. Melalui anggotanya, Taufik B.Sc pengawas independen ini segera menyusun laporan hasil pantauan seluruh pekerjaan di Sleman.

Hasil pantauan tidak saja akan dilaporkan ke Bupati Sleman, akan tetapi juga akan ditembuskan kepada aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Polres hingga Polda DIY. Taufik memastikan hal ini, Senin (30/12/2019).

Baca juga

• Polda DIY Bongkar 6 Kasus Tambang Ilegal, 9 Orang Ditetapkan Tersangka
• Bantuan Subsidi KPR FLPP Dialokasikan Rp 11 Triliun untuk Tahun 2020
• Komisi 3 DPRD Kulon Progo Soroti Pembangunan GOR Tipe B di Bendungan

“Nanti akan segera dibuat laporan tentang seluruh proyek di Sleman baik pembangunan jembatan, jalan, gedung dan lainnya. Kami laporkan kepada Bapak Bupati dan ditembuskan kepada aparat penegak hukum,” tegas Taufik.

Dia menjelaskan, laporan ini dibuat lantaran pihaknya memang intens mengawal proyek-proyek di Sleman agar hasilnya bisa baik sesuai harapan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Namun demikian faktanya masih ada pekerjaan yang jauh dari harapan.

Dia mencontohkan paket peningkatan jalan di Kecamatan Pakem yang hasil pekerjaannya dinilai sangat buruk. Padahal pekerjaan pada paket dengan nama Peningkatan Jalan Paket 3 Ruas Jl. Baratan – Kentulan sepanjang 1,4 km yang digarap kontraktor asal Klaten, CV. Yogya Resita menghabiskan dana tidak sedikit, yakni sebesar Rp 5 miliar.

Pekerjaan lain adalah proyek Saluran Drainase Paket V (Kecamatan Gamping). Pekerjaan digarap CV. Noyo Rono asal Karanganyar Jawa Tengah. namun pekerjaan senilai Rp 2,1 miliar lebih itu, selain tidak sistematis juga dipastikan terlambat. Pasalnya hingga berita ini ditayangkan pekerjaan masih berlangsung.

Berikutnya paket penataan embung Sendari. Proyek milik DLH Sleman dengan nilai Rp 2 miliar lebih yang juga digarap kontraktor asal Jawa Tengah, PT. Wikanandaru Multi Laksana, jauh dari harapan. Banyak bagian digarap asal-asalan dan kualitas produk yang dipasang di lokasi embung pun diragukan daya tahannya. Namun meski dinilai gagal penataan embung Sendari tahap II tetap dilelangkan. Ironisnya paket-paket itu didampingi TP4D Kejaksaan Negeri Sleman.