SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sleman masih terus berjalan. Namun proyek senilai Rp 91 miliar yang digarap PT. Ardi Tekindo Perkasa mendapat sorotan Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman. Sorotan dialamatkan pada penempatan material untuk kebutuhan proyek.

Agus Nugroho ST MT, salah satu anggota Forpi Sleman yang turut dalam sidak Jumat (6/3/2020) lalu mengungkapkan, material berupa besi baja yang akan digunakan untuk pembangunan gedung 4 lantai tersebut seharusnya tidak dibiarkan bercampur dengan lumpur.

Baca juga

• UGM Diminta Berperan Lebih Dalam Mengawal Program Ditjen Perumahan
• Jalan Palagan Diterjang Banjir, Begini Kata Mantan Sekda DIY
• Proyek Gerbang Klangon Mulai Digarap, Rampung Dalam 9 Bulan

“Kalau besi-besi itu dibiarkan bercampur dengan lumpur, nanti akan jadi masalah saat dilakukan pengecoran, karena akan mudah korosi. Material seperti itu harus bersih saat digunakan, dan tentu saja penyimpanannya juga tidak boleh asal,” katanya.

Anggota Forpi lain, Taufik B.Sc mengatakan, Forpi meminta pelaksana untuk menyimpan material di tempat tersendiri dan dipisahkan antar item. Hal itu untuk memudahkan sekaligus untuk mengatur lokasi di sekitar proyek agar lebih luas.

“Sekarang ini kan ditumpuk jadi satu, jadi tempatnya sempit. Ke depan bagaimana material besi baja itu dijadikan satu yang berkelompok, oh ini di mana untuk ukuran sekian dan seterusnya. Jadi mobil-mobil yang bawa material masuk juga lebih leluasa,” sambung Taufik.

Kepala Dinas PUPKP Sleman, Ir. R. Sapto Winarno MT mengatakan, progress pekerjaan berjalan positif dengan realisasi 10 persen, atau mengalami deviasi positif 3 persen dari target 7 persen. Pada Minggu besok realisasi pekerjaan bisa mencapai 14 persen dari target 13,7 persen.

Sapto bahkan mengatakan bila progres seperti ini bisa terus dijaga maka ia optimistis tidak sampai akhir tahun pekerjaan sudah selesai. “Tapi tentunya dengan kinerja yang sama seperti sekarang ini," kata Sapto.