Pandemi, Konstruksi dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Rabu, 21 Juli 2021 08:13 WIB

Redaktur+Pelaksana+wartakonstruksi.com+dan+WK+Magz

ANGKA positif Covid-19, sebagaimana dirilis sejumlah media terus meningkat. Peningkatan terjadi bahkan setelah pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang berakhir 20 Juli kemarin. Padahal kebijakan ini diharapkan dapat mengerem laju penambahan kasus Covid-19.

Pemberlakuan PPKM sendiri secara otomatis berdampak pada hampir seluruh sektor, tak terkecuali dunia konstruksi. Sektor konstruksi ikut goyah dengan diberlakukannya PPKM. Meski kondisinya  masih lebih baik dibanding saat tahun pertama wabah Covid-19 merajalela di negara ini.

Baca juga

Saat itu, hampir seluruh proyek pembangunan dihentikan. Anggaran dialokasikan untuk menanganani Covid-19. Akibatnya tidak sedikit kontraktor yang kehabisan nafas karena tidak memiliki pekerja, sementara pekerja tidak mungkin dirumahkan dengan alasan kemanusiaan.

Pergantian tahun membawa sedikit harapan. Proyek infrastruktur mulai dikerjakan meski volumenya belum normal. Setidaknya paket pekerjaan yang ada sedikit memberi harapan bagi kontraktor agar bisa kembali mengatur nafas agar bisa terus bertahan.

Di tengah euphoria, penyedia jasa kembali harus atur strategi setelah pengaturan operasional perusahaan pada masa PPKM Darurat mengacu pada aturan terbaru yang yakni Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021. Secara teknis PPKM darurat tidak menutup ruang bagi dunia konstruksi. Sektor ini termasuk sektor kritikal yang bisa terus dilaksanakan, tentu dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes).

Meski begitu, implementasi di lapangan tidak semudah seperti yang tertuang di atas kertas. Pembatasan mobilitas di sejumlah daerah memaksa kontraktor berhitung ulang. Sebabnya karena mobilisasi pekerja tidak mudah disaat PPKM berjalan.

Selama ini, kontraktor banyak mengandalkan pekerja dari luar daerah demi efisiensi, terlebih bila nilai penawaran cenderung ‘mepet’. Tapi lagi-lagi, memobilisasi pekerja dari luar, seperti Jawa Tengah ke DIY, bukanlah perkara mudah. Di samping akses yang tersendat, faktor teknis lain turut mempengaruhi.

Sebut saja misalnya, kepastian pekerja dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan hasil swab antigen atau PCR, tidak pula menjamin akses untuk mobilisasi pekerja menjadi mudah. Belum lagi bila didapati bahwa salah satu pekerja terkonfirmasi positif Covid-19. Sesuai regulasi dari Kementerian kesehatan yang terbaru, wajib dilakukan tracing sampai 14 orang yang melakukan kontrak dengan pekerja yang positif tadi.

Hal ini juga menimbulkan persoalan lain karena berdampak pada progress pekerjaan yang akhirnya tersendat. Bila sudah begini, tidak hanya kontraktor yang repot. Pemilik pekerjaan jelas juga puyeng lantaran pekerjaan terhambat prosesnya karena sebab yang sulit dihindari.

Kontraktor tidak hanya kena semprit karena pekerjaan tidak berjalan sesuai progress, tapi juga kena imbas lain lantaran harga material terus merangkak naik di tengah pembatasan mobilitas. Harga yang semula masih terbilang realistis, menjadi tidak lagi masuk akal begitu pekerjaan berjalan.

Melakukan perubahan kontrak dengan mengubah harga tentu tidak mudah dilakukan. Tidak semua pejabat berani mengambil langkah ini meski sejatinya ada alasan pembenar yakni bencana sosial yang timbul akibat wabah Covid-19. Bila sudah begini, kontraktor hanya bisa pasrah menyelesaikan kewajiban sesuai dengan kontrak walau pun dengan konsekuensi tidak lagi ‘bathi’(untung).

Kini PPKM resmi diperpanjang hingga 25 Juli 2021 dengan perubahan nama menjadi PPKM Level 3-4 bukan lagi Darurat sebagaimana tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Than 2021. Apa pun nama yang digunakan, hasil diskusi dengan mayoritas kontraktor atau penyedia jasa berharap semuanya akan membaik di kemudian hari. Pandemi segera berakhir sehingga kehidupan bisa kembali berjalan normal.

Pembangunan infrastruktur bisa kembali dikerjakan sebagaimana sedia kala mengingat program ini sangat berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan kesejahteraan itu.

 

  • DODI PRANATA- Redaktur Pelaksana Wartakonstruksi.com & WK Magz 
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News