YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) - Ratusan pedagang kaki lima yang terhimpun dalam wadah Koperasi Tri Dharma Malioboro (KTDM) menolak wacana penataan posisi berjualan  ungkur-ungkuran (saling membelakangi) yang belakangan diketahui sedang dirancang oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Ketua Koperasi Tri Dharma Malioboro Mudjiyo mengatakan, pemberlakuan kebijakan ini dinilai akan merugikan mereka karena akan memperkecil ruang usaha bagi pedagang. Bahkan tidak menutup kemungkinan anggotanya sebanyak 920 orang akan kehilangan lapak dikarenakan daya tampung ruang yang terbatas. Di sisi lain lokasi tersebut sebagai tempat mengantungkan hidup dan mengais rezeki yang telah dilakukan menahun.

"Dengan ungkur- ungkuran yang jelas nanti akan menimbulkan permasalahan, di antaranya dalam menata lapak dagangan kami akan kesulitan dalam melayani pembeli. Selama ini kita hanya memiliki lapak seluas 1,5 m x 1,5 m, bahkan ada yang hanya 2 tegel saja," terang Mudjiyo didampingi LKBH Pandawa, Senin (22/7/2019) di Kantor Walikota Yogyakarta.

Meski belum pernah disimulasikan berkaitan sistem penataan ini, dia juga mengkawatirkan akan datangnya pedagang di luar anggota koperasi. "Apakah Pemkot nanti bisa menjamin dan mengontrol andaikata ada pedagang baru dari luar anggota?, dan selama ini kami juga membayar restribusi sampah," ujarnya.

Direktur LKBH Pandawa, Thomas Nur Ana Edi Dharma, menandaskan menolak keras wacana tersebut. Namun demikian, kata dia, pihaknya tetap mendorong  agar Pemkot mencari solusi terbaik sehingga pedagang yang tergabung dalam Tri Dharma maupun yang tidak tergabung dapat tetap berdagang tanpa merugikan pihak lain.

Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro, Ekwanto, tidak banyak berkomentar. "No comment, belum bisa berkomentar, yang jelas akan ada penataan," ucapnya.

Mudjiyo bersama kuasa hukumnya dari LKBH Pandawa sedianya akan melakukan audiensi langsung dengan Walikota Yogyakarta berkaitan persoalan ini, akan tetapi urung dilakukan lantaran Walikota sedang ada tugas.