Surati Presiden, Aliansi RLM Minta ‘Backing’ Tambang Ilegal di Area TNGM Ditangkap
Rabu, 07 Juli 2021 05:56 WIB

Aliansi+RLM+surati+Presiden

YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) – Aktivitas penambangan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) membuat Aliansi Rakyat Lingkar Merapi (RLM) dari 4 kabupaten gerah. Mereka menduga aktivitas penambangan ilegal di 3 titik yakni Dusun Ngori, Kali Senowo dan Kali Putih, sengaja dilindungi.

Iwan Fathoni, Koordinator Aliansi dalam rilis yang diterima redaksi mengungkapkan, dugaan penyimpangan aktivitas penambangan ilegal telah dilaporkan berulang kali kepada Balai TNGM maupun BKSDA. Namun laporan itu tidak pernah mendapat respons dari TNGM maupun BKSDA baik DIY maupun Jawa Tengah.

Baca juga

“Kami menduga kedua Balai tersebut sengaja melindungi dan membiarkan aktivitas penambangan ilegal karena telah mendapatkan imbalan dari perusahaan[1]perusahaan penambang tersebut,” ucap Iwan.

Gerah tidak direspons, Aliansi dari 4 kabupaten yakni Sleman, Klaten, Magelang dan Boyolali memutuskan berkirim surat kepada Presiden RI, Joko Widodo. Ada 6 poin tuntutan yang disampaikan Aliansi RLM, antra lain;

  1. Meminta untuk mengusut tuntas dan menangkap segera oknum Balai TNGM dan BKSDA yang melindungi dan membiarkan para penambang ilegal di kawasan Dusun Ngori.
  2. Meminta Aparat Satgas Pungli untuk segera manangkap oknum Balai TNGM dan BKSDA yang telah melakukan pungutan liar dalam aktivitas penambangan.
  3. Meminta Kapolri untuk menangkap perusahaan penambang ilegal yang telah mengeksploitasi alam di Dusun Ngori.
  4. Meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membatalkan izin pembagian lahan yang dilakukan secara ilegal oleh Balai TNGM dan BKSDA kepada beberapa perusahaan penambang.
  5. Meminta Menteri ESDM RI untuk membekukan semua Izin Tambang diseluruh kawasan lereng gunung Merapi baik di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) maupun di wilayah sekitarnya yang telah terbukti merugikan masyarakat sekitar, merusak lingkungan dan infrastruktur publik.
  6. Meminta Balai TNGM dan BKSDA agar melibatkan unsur masyarakat setempat dalam perencanaan maupun pengawasan setiap kegiatan tambang di kawasan tersebut.

“Kami segera akan memberikan bukti-bukti penyimpangan dan daftar nama perusahaan penambang ilegal yang telah melakukan pemufakatan jahat antara perusahaan penambang dan oknum pengelola TNGM,” beber Iwan.

“Apabila laporan ini tidak ada respon dalam waktu 1 (satu) bulan maka kami rakyat lereng Merapi dari 4 kabupaten akan turun gunung untuk mengambil tindakan aksi jalanan guna menghentikan semua penyimpangan dan pemufakatan jahat ini,” sambungnya.

Lebih jauh dikatakan, sebelum menyurati Presiden, sejumlah laporan telah dilayangkan namun tidak direspons. Poin laporan yang tidak direspons TNGM maupun BKSDA sebagai berikut:

  1. Diterbitkannya Surat Izin Tambang di area Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) kepada beberapa perusahaan penambang yang diduga palsu telah dijadikan legitimasi dalam menjalankan aktifitas penambangan ilegal.
  2. Adanya perlindungan dan pembiaran aktifitas penambangan ilegal di Dusun Ngori yang hanya dilakukan saat malam hari, sementara paginya berhenti dan semua alat telah bersih dari lokasi yang diduga telah terjadi pemufakatan jahat antara oknum Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan perusahaan penambang ilegal.
  3. Praktek pungutan liar (pungli) oleh oknum Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) kepada perusahaan penambang sehingga aktifitas para penambang ilegal ini mendapat perlindungan dan pembiaran meskipun telah diprotes oleh masyarakat setempat.
  4. Telah terjadi penyuapan dalam pembagian area lahan tambang di area Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan penambang kepada oknum Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) karena dalam pembagian lahan di Kali Senowo dan Kali Putih Kab. Magelang kepada beberapa perusahaan penambang tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak adanya seleksi yang ketat.
Penulis : WK006
Editor : ED-WK02
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News