Tender Pengadaan Reagen Diduga Diwarnai Persekongkolan dan Mark Up Harga, Benarkah?
Kamis, 16 Desember 2021 12:31 WIB

YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) – Pengadaan Reagen Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan DIY tahun 2021 diwarnai kabar tak sedap. Proses pengadaan produk senilai Rp 51,7 miliar itu diduga diwarnai persekongkolan. Tidak hanya itu muncul dugaan mark up harga pada tender tersebut.  

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun media ini, tender proyek dengan nama Belanja Reagen Penanganan Covid-19 Diskes Tahun 2021 ditenderkan dengan kode 13842013, tanggal pembuatan 23 April 2021. Sumber dana proyek ini adalah APBD DIY 2021 dengan pagu anggaran Rp 61.317.445.600,00 dan HPS Rp 61.312.627.650,00 dan.

Baca juga

Tender dilakukan dengan metode Tender Cepat – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Kualifikasinya adalah perusahaan non kecil. Data pada LPSE menunjukkan bahwa tender diikuti 18 perusahaan namun dari jumlah itu hanya 7 perusahaan yang mengajukan penawaran.

Dari hasil evaluasi, ditetapkan bahwa perusahaan yang beralamat di Senen Jakarta pusat ditetapkan sebagai pemenang dengan penawaran Rp.51.776.473.000,00. Namun demikian, muncul kecurigaan lantaran prosesnya, survei dilakukan terhadap perusahaan yang masih berada satu grup dengan pemenang tender.

Selain itu, ada temuan bahwa muncul harga item barang yang harga HPS-nya lebih besar daripada harga survey. Lalu ada 2 item barang yang harga satuannya adalah harga survey yang lebih mahal. Hal inilah yang menimbulkan dugaan adanya mark up pada item tersebut.

Dinas Kesehatan dalam surat klarifikasi nomor 442/08952 dan ditandatangani drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes pada intinya menyatakan sebagai berikut;

  1. Survey harga untuk penyusunan HPS dilakukan terhadap 12 perusahaan dan penentuan harga pada setiap item barang berasal dari beberapa sumber.
  2. Penyusunan HPS lebih mahal dari harga survey dapat dijelaskan sbb:
  3. Penyusunan pagu anggaran didasarkan pada survey yang dilaksanakan pada bulan Februari 2021 sedangkan HPS untuk proses lelang ditentukan dari hasil survey harga pada bulan April 2021.
  4. Survey harga dilakukan kembali mengingat usia survey 1 dan 2 sudah melebihi 28 hari dan harga reagen sangat fluktuatif di pasaran.
  5. Jika terdapat harga yang lebih tinggi dalam HPS akan terkoreksi pada nilai kontrak.
  6. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka survey untuk penentuan pagu anggaran tidak ada keterkaitan dengan survey harga untuk penentuan HPS dalam proses lelang, mengingat waktunya sudah berbeda.

Menanggapi ini, Redpel Wartakonstruksi.com, Dodi P mengapresiasi dinas, meski dia menegaskan bahwa klarifikasi dari dinas masih menyisakan sejumlah tanda tanya terutama berkaitan dengan angka-angka yang dinilainya tidak sinkron.

“Bagi kami masih ada beberapa tanda tanya soal ini. Kami sampaikan ini ke public sebagai bagian dari upaya kontrol terhadap penggunaan uang negara, dan kami juga akan terus mengawal ini,” tegasnya.

Penulis : WK 006
Editor : ED-WK02
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News