YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) - Keterlibatan kampus dinilai penting dalam mengawal program pembangunan pemerintah, karena SDM dan iptek yang dihasilkan perguruan tinggi akan menjadi modal utama bagi bangsa.

Kementrian PUPR dalam hal ini Ditjen Perumahan dan UGM telah menjalin kesepakatan kerjasama. Dari kesepakatan tersebut pemerintah menginginkan adanya keterlibatan yang lebih dari kampus dalam mengawal program pemerintah, khususnya Ditjen Perumahan.

Baca juga

• Lelang Proyek Air Baku Kesugihan 3 Ndlosor, APH Diajak Ikut Mengawasi
• Proyek Gerbang Klangon Mulai Digarap, Rampung Dalam 9 Bulan
• Jembatan Sungai Belik Bakal Dilebarkan, Traffic Light Bakal Diusulkan Digeser

"Dari MoU tersebut kami ingin lebih keterlibatan kampus dan dalam hal ini adalah UGM, untuk ikut mengawal program-program pemerintah, khususnya di perumahan ini," ungkap Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Dr. Khalawi Abdul Hamid di Univesity Club UGM, Jumat pagi.

Menurut khalawi keterlibatan kampus sangat banyak untuk masuk di sini, hampir semua departemen di FT UGM , tidak hanya teknik sipil, arsitektur, elektro dan yang lainnya juga banyak diperlukan.

Dia mengungkapkan, ada empat tugas pokok yang harus direalisasikan Ditjen Perumahan di antaranya membangun rusun MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), rusun Aparatur Sipil Negara (ASN), rusun mahasiswa dan rusun paramedis.

Selain rusun, lanjut dia, ada juga program rumah swadaya. Program tersebut berupa bantuan stimulan swadaya. Sasarannya rumah tidak layak huni, dengan program ini  nantinya ada peningkatan kualitas hunian. Dana yang diberikan masing-masing sebesar Rp 17,5 juta denga porsi untuk bahan material Rp 15 juta dan Rp 2,5 juta lagi untuk tukang.

Pemberian bantuan langsung ke masyarakat penerima. Dengan adanya stimulan tersebut diharapkan dapat menarik swadaya masyarakat yang lebih besar. "Diharapkan dengan stimulan bisa menarik swadaya masyarakat yang lebih besar, kenyataan yang terjadi memang seperti itu, 2 sampai 3 kali lipat daripada nilai yang kita berikan," terang dia.

Tugas pokok yang ketiga yakni program pembangunan baru, untuk rumah yang betul-betul tidak layak atau nyaris roboh. Pada program ini bantuan yang diberikan sebesar Rp 35 juta dengan komposisi Rp 30 juta untuk bahan dan 5 juta untuk upah.

Terakhir adalah program pengembangan PSU (Prasarana Sarana Utilitas). Bantuan prasarana sarana utilitas ini, sambungnya, dialamatkan kepada pengembang yang aktif dan pro aktif dalam membangun rumah untuk MBR.