SLEMAN (wartakonstruksi.id) – Pemerintah Kabupaten Sleman bakal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis elektronik atau e-voting pada 2019 ini. Di sisi lain aplikasi program demokrasi digital hasil temuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) hingga kini belum tersedia.

Agung Endarto, Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Aparatur Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sleman mengatakan, aplikasi ini akan diadopsi setelah Raperda disahkan. Soal jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dibutuhkan. Gambaran dari Pilkades 2015, Sleman punya 1.102 TPS.

Agung menjelaskan, Pilkades di Sleman akan digelar dalam 9 putaran sehingga diperkirakan terdapat 126 TPS, dengan jumlah pemilih per TPS sekitar 300 – 500 pemilih. ”Jadi untuk 49 desa yang mengelar Pilkades , dalam setiap putaran pilkades  dibutuhkan 126 set perangkat e-voting. Tidak setiap desa tersedia alat tersebut,” ungkap dia.

Untuk kebutuhan itu, Pemkab bakal melakukan pengadaan alat yang terdiri 3 bagian yakin berupa laptop dengan aplikasi, touch screen dan alat pembaca e-KTP. Hanya tidak disebut berapa anggaran yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut.

”Nanti untuk pengadaan yang melaksanakan dari kabupaten, Dinas PMD hanya sebagai operator dan hanya menghitung kebutuhan alat tersebut. Harga per set saya kurang tahu persis karena nanti mekanismenya lelang,” katanya.

Kabid Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Widodo mengaku belum bisa memperkirakan nominal harga alat berbasis elektronik itu. Pihaknya masih belum mendapatkan informasi perihal harga alat yang diperkirakan mencapai puluhan juga per set. ”Harganya per set  belum fix, diperkirakan harganya puluhan juta per set, engak sampe ratusan juta,” kata dia.

Aliansi Pengawas Konstruksi menyoroti persoalan harga yang tidak jelas. Direktur Eksekutif APK, Baharuddin Kamba mengungkapkan, bila memang alat yang akan digunakan sudah ada maka semestinya harga per item juga sudah diketahui sehingga dapat diperkirakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk Pilkades 2019.

“Kalau memang perencanaannya belum matang, jangan dipaksakan. Ini aneh, sudah studi banding ke luar Jawa, mestinya sudah lihat alatnya juga. Dan sudah bisa memperkirakan kebutuhan anggarannya. Atau memang anggaran sengaja tidak mau diungkap ke publik?” tanya Bahar.