SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2018 masih terus bergulir. Dari 2.161 penerima bantuan pada periode pertama, realisasi pembangunan fisiknya diklaim telah mencapai 60-70 persen. Sedangkan tahap berikutnya sudah pada tahap penunjukkan toko. Ignatius Sudarno, PPK Perumahan Swadaya Satker Non Vertikal Tertentu Penyedia Perumahan Provinsi DIY mengungkapkan, untuk tahun 2018 ini, secara keseluruhan terdapat 2.800 penerima BSPS dan dibagi dalam dua periode. Periode pertama 2.161 penerima, telah berjalan dan sisanya 639 sudah dimulai. “Untuk yang periode kedua, bantuan yang masing-masing Rp15 juta itu baru saja kita cairkan bantuannya. Mereka berkewajiban membelanjakan dan untuk yang periode dua ini sudah pada tahap penunjukkan toko,” ucap Sudarno di sela Koordinasi Pelaksanaan Program  BSPS Periode 2 di Hotel Merapi Merbabu, Kamis (9/8/2018). Baca juga:

• Supratman: Aladin Komponen Utama Kelayakan Rumah Program BSPS
• GBS dan Walhi DIY Desak PT PP Klarifikasi Pengerukan Material di Sungai Bogowonto
• Satker PSPAM Siap Suplai Air ke Bandara Baru, Lokasi Reservoir Belum Pasti

Sudarno mengungkapkan, bantuan program BSPS periode pertama telah dilaksanakan oleh masyarakat. Masyarakat secara berkelompok dengan maksimal 20 mengeksekusi sendiri pelaksanaannya dimulai penentuan kebutuhan material, penunjukkan toko, hingga system pelaksanaan. Setelah itu, mereka akan melakukan survei harga dan kemudian membuat kontrak kebutuhan material. Ia memasikan untuk periode pertama tidak mengalami kendala. Proses pembangunan fisik sudah hampir menyentuh atap. Namun pada periode kedua ada sedikit masalah yang terjadi di Gunungkidul yang mengalami kesulitan air akibat kekeringan. Kendati begitu, program tetap jalan terus mengingat prinsip bantuan yang bersifat swadaya. Sehingga persoalan yang dihadapi diselesaikan secara swadaya oleh masyarakat. “Memang repot juga kalau untuk mendapatkan air mereka harus beli,” katanya.

Suasana rakor pelaksanaan BSPS di Hotel Merapi Merbabu, Seturan, Sleman. Foto: Sodik

“Bantuan yang Rp15 juta itu harus selesai sesuai tahun anggaran, sehingga pada 31 Desember nanti seluruh bantuan harus sudah terpasang. Sekarang masih ada waktu untuk mengerjakannya,” terang Sudarno. Ia menambahkan, output program ini adalah rumah layak huni. Jika sebelumnya, belum ada lantai, maka dengan bantuan ini dubuat lantai keras. Demikian pula dengan dinding dan item lain yang masuk kriteria rumah layak huni. Disinggung kriteria rumah tidak layak huni yang berhal menerima bantuan, Sudarno mengungkapkan ada tiga aspek. Yakni keamanan konstruksi, aspek kesehatan dan kecukupan luas. “Keamanan itu mestinya kalau gempa tidak runtuh, kesehatan mestinya ada WC dan lantai yang sudah keras, ada jendela dan pencahayaan cukup,” paparnya. Sedangkan untuk aspek kecukupan luas, dihitung berdasarkan luas per orang dengan rata-rata 9 m2. “Jadi kalau di rumah itu ada tiga orang, bapak ibu dan satu anak, maka luas rumahnya minimal 27 m2,” sambungnya. (Redaksi WK) Penerima Program BSPS 3 Tahun Terakhir

• 2016 sebanyak 2000 penerima
• 2017 sebanyak 1500 penerima
• 2018 sebanyak 2800 penerima