BANTUL (wartakonstruksi.com) – Program telagadesa menjadi salah satu program unggulan Badan Lingkungan Hidup (BLH) DIY. Program diinisiasi untuk menggantikan program sistem peresapan air hujan (SPAH) yang dinilai tidak efektif. Secara teknis, telagadesa merupakan pengembangan dari SPAH dengan tujuan untuk melestarikan alam terutama sumber daya air. Sejak dimulai pada 2016 silam, BLH telah membangun 4 telagadesa dengan anggaran bervariasi mulai Rp 1,5 miliar hingga Rp 2,1 miliar. Wartakonstruksi.com mencoba melihat dari dekat kondisi salah satu telagadesa yang ada di Desa Potorono, Banguntapan, Bantul. Dari kejauhan, telaga yang dibangun persis bersebelahan dengan sungai itu terlihat cukup rapi. Di akhir pekan, cukup banyak masyarakat yang datang untuk berwisata.

Meski fungsi utamanya untuk konservasi alam, namun Telagadesa Potorono juga menjadi lokasi wisata alternatif bagi warga. Foto: Sodik

Dari sisi bangunan, telagadesa Potorono memang terlihat belum sempurna. Meski begitu, beberapa fasilitas sudah tersedia seperti beberapa gazebo yang dibangun di sisi selatan dan barat telaga. Pada tahun 2018 ini, telagadesa Potorono termasuk salah satu telaga yang akan mendapat pengembangan lanjutan. Di sekeliling telaga terpasang konblok yang bisa digunakan untuk jogging atau sekadar berjalan santai mengitari telaga. Di bibir telaga terlihat jelas grassblock yang menjadi pembeda telagadesa dengan embung maupun situ yang digarap Pekerjaan Umum (PU). Hanya saja pada beberapa titik, pemasangan grassblock terlihat tidak rapi. Bahkan pada sisi bagian selatan terlihat grassblok yang amblas ke dalam dan tidak lagi menyatu dengan grassblock yang ada di sampingnya. Pemandangan ini jelas mengganggu dan memperlihatkan pemasangan yang dilakukan tidak sempurna.

Kerusakan seperti ini cukup mengganggu apabila tidak segera diperbaiki. Apalagi telaga baru dibangun tahun lalu. Foto: Sodik

Kondisi seperti ini cukup disayangkan. Apalagi sampai berita ini diturunkan belum terlihat ada upaya perbaikan terhadap grassblock yang amblas pada telaga yang dibangun dengan dana Rp1,9 miliar dan digarap CV Bintang Pratama pada 2017 lalu. Sekretaris BLH DIY, Maladi SH MM mengungkapkan, aset pada seluruh telagadesa yang telah dibangun merupakan aset provinsi. Hanya saja pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa. Ke depan, pengelolaan akan diserahkan kepada BUMDes. Baca juga:

• Proyek Telagadesa 2018: 1 Siap Dibangun, 4 Tunggu Izin, 2 Persiapan Lelang
• Tahun 2018, BBWS-SO Bangun 5 Embung di Jateng dan DIY

Kendati begitu, ia mengaku belum ada regulasi yang memayunginya termasuk regulasi untuk merespons multiplier effect dari adanya telaga. Sebab, disukai atau tidak telagadesa telah menimbulkan dampak baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan dan kebudayaan. “Akan kami evaluasi, kami akan mengudang desa yang sudah ada telaganya. Ada dampak di sekitar telaga dan itu harus ditata sejak awal. Fungsi awalnya kan untuk konservasi, sehingga fungsi lainnya semestinya bisa diantisipasi,” terang Maladi. (*) Data Telagadesa Potorono Dibangun : 2017 Luas : 4800 m2 Anggaran : Rp1,9 Miliar Lokasi : Pedukuhan Salakan, Potorono, Banguntapan Oleh : Sodik