SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Kedatangan ratusan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo ke kantor Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) di Jalan Solo Km. 6, tidak menghasilkan apa-apa. Jangankan ditemui Ka Balai, untuk dialog saja dihalang-halangi.

Akhirnya, perwakilan warga hanya ditemui Sudarto ST MT, bidang pelaksana BBWSSO. Itu pun setelah dilakukan fasilitasi oleh Kepolisian. Perwakilan warga yang berjumlah 15 orang ditemui di ruang Serayu.

Baca juga

• PRIHATIN: Dibangun Mahal, Air Mancur dan Lampu Hias Taman Kota Wates Dibiarkan Mati Tak DIperbaiki
• EMBUNG GIWANGAN : Progres 57 Persen, Rampung Pertengahan November
• Kembangkan Kemampuan Wirausaha Siswa, SLB C Widhar 2 Resmikan 3 Fasilitas Baru

Massa yang datang memprotes rencana rencana penambangan quarry di wilayah mereka. Penambangan untuk kepentingan pembangunan Bendung Bener dinilai akan berdampak buruk terhadap ruang hidup dan lingkungan warga Wadas.

Warga sendiri mendesak pembatalan keputusan Gubernur Jawa Tengah No.590/41/2018 yang menyatakan desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dijadikan proyek bendungan yang diprakarsai BBWS Serayu Opak.

"Terbitnya keputusan itu, adalah sebagai tanda arogensi Pemerintah Jawa Tengah dan BBWSSO sebagai pemrakarsa yang tidak mengindahkan aspirasi warga. Warga kami mendapat intimidasi dan provokasi dari pihak pemerintah, pemrakarsa dan aparat. Hari ini kita mendatangi kantor balai besar bersama 250 warga untuk mendapatkan kepastian dan jawaban dari aspirasi kami," kata dia.

Dijelaskannya, rencananya seluas 145 hektare dan 8,64 hektare untuk akses jalan pengambilan material. Sayangnya ungkap dia, dala penuyusan AMDAL masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait rekomendasi kelayakan meski telah melibatkan institusi perguruan tinggi, yakni UGM.

"Hari ini kami mendesak agar rencana eksploitasi di wilayah kami itu segera dibatalkan, amdal dijadikan alat syarat formalitas, dengan membenarkan kerusakan lahan dan merampas ruang hidup masyarakat, sehingga pengetahuan yang diterbitkan di institusi pendidikan justeru tidak menyejahterakan rakyat," tandasnya.

Dikonfirmasi wartakonstruksi.com, Sudarto ST MT selaku Kepala Bidang Pelaksanaan BBWSSO menjelaskan bahwa pihaknya telah menampung seluruh aspirasi warga Desa Bener. "Dalam audiesi tadi sudah terima aspirasi warga bahwa ada penolakan dari warga Bener terkait pengambilan batuan andesit, dan akan kita tindaklanjuti untuk segera kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah," kata dia.