KLATEN (wartakonstruksi.com) – Keterbatasan dana membuat rehab Sekolah Dasar (SD) di wilayah perbatasan Klaten harus dilakukan bergiliran. Sebagai alternatif, Klaten membidik dana corporate Social responsibility (CSR) perusahaan. “Tidak semua dana pendidikan dialokasikan untuk fisik tetapi juga hal lain. Dan tidak hanya program dari SD yang mendapatkan dana karena SMP juga masih di bawah kabupaten. Ini yang menjadikan ada skala prioritas dalam penggunaan dana untuk pendidikan SD,” kata Derajat Setiaji, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD Dinas Pendidikan Klaten. Keterbatasan dana itu membuat dinas lebih memprioritaskan rehab sekolah di perbatasan. Apalagi hampir semua SD di perbatasan membutuhkan perbaikan, terutama ruang kelas yang rata-rata mengalami kerusakan. [message title="Seputar Klaten :" title_color="#ffffff" title_bg="#515151" title_icon="fa-book-open" content_color="#0c0c0c" content_bg="#dddddd" id=""]

• IRONI PENDIDIKAN: Hampir Semua SD di Perbatasan Klaten Butuh Perbaikan
• MEMPRIHATINKAN: Separuh Perusahaan di Klaten Tak Laporkan Dana dan Kegiatan CSR
• 60 Ruang Kelas SD di Klaten Direhab Tahun Ini, Lokasi Belum Pasti

[/message] Di tahun 2019 ini, rehabilitasi dilakukan di SD perbatasan. Namun dinas sesungguhnya tidak menutup mata terhadap kondisi sekolah lain di daerah yang sama. Pasalnya dinas tak ingin kondisi fisik sekolah di perbatasan tidak kalah dengan sekolah dari kabupaten lain. Derajat mengungkapkan bahwa dinas berharap adanya dukungan dari swasta demi perbaikan sekolah perbatasan. Dukungan tersebut bisa melalui dana CSR  yang jadi kewajiban pelaku usaha. “Ada SD di Sleman yang dapat bantuan dana CSR. Kami tentu berharap yang sama,” ujar Derajat. Harapan dinas semestinya bisa dilakukan mengingat Klaten punya forum CSR yang memungkinkan dinas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk program kegiatan yang bisa didukung oleh pelaku usaha. [message title="Baca Juga :" title_color="#ffffff" title_bg="#515151" title_icon="fa-book-open" content_color="#0c0c0c" content_bg="#dddddd" id=""]

• EMBUNG SENDANGTIRTO: Dapat Lampu Hijau, Lelang Tunggu Perizinan Selesai
• Program Jambanisasi Sukses, Jambukulon Ditetapkan jadi Daerah ODF
• Jalur Cinomati Bakal Dilebarkan, Tahun Ini Mulai Pembebasan Lahan

[/message] “Ini yang memang kami butuhkan. Ada forum CSR yang memfasilitasi dinas-dinas yang memiliki program pembangunan tetapi tidak teratasi dari APBD, padahal, program itu mendesak dilaksanakan,” tambah Hermawan Pamungkas, Kasubdit Ekonomi Produktif Bidang Ekonomi Bappeda Klaten. Hermawan sendiri terlibat dalam forum tersebut. Dia berharap dinas mengajukan program yang disampaikan melalui forum. Melalui forum tersebut bisa diputuskan program dari Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi sekolah di perbatasan bisa dibantu lewat CSR. “Bila melalui forum tidak akan terjadi overlapping. Ada pelaku usaha yang ingin CSR-nya digunakan untuk program pendidikan. Sedangkan yang lain untuk program lainnya. Kalau ada dinas yang menyampaikan program melalui forum, tentu ini akan sangat membantu,” pungkasnya.