KULONPROGO (wartakonstruksi.id)Â - Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo membuka harapan bagi bagi pertumbuhan daerah paling barat di DIY ini. Pembangunan NYIA juga bakal berdampak terbentuknya kota metropolitan baru. Sayang, Pemkab Kulonprogo dinilai lamban meresponsnya.
"Kulonprogo akan menjadi kota metropolitan. Misalnya terkait aerotropolis, Pemkab Kulonprogo belum siap. Ini baru soal makro, bagaimana membuat tata ruang yang akan dibangun nanti," ucap Budi Wibowo, Asisten Bidang Perkonomian dan Pembangunan Setda DIY, kemarin.
Mantan Sekda Kulonprogo ini mengungkapkan, jika tidak siap maka akan menjadi masalah serius di kemudian hari karena akan menjadi kawasan kumuh. Wilayah peri-peri yang berada di sekitarnya pun akan terimbas aerotropolis, dan itu juga harus ditata. “Yang di dalam wilayah aerotropolis saja belum ditata apalagi yang di luarnya,†katanya.
Baca juga:
Aerotropolis merupakan sebuah kota di mana tata letak, infrastruktur, dan ekonomi berpusat pada bandar udara (bandara). Seperti kota metropolitan, bandara sebagai pusat aerotropolis juga memiliki kawasan pinggir kota (suburban) yang terhubung oleh infrastruktur dan transportasi massal.
Di sekitar bandara NYIA nanti, setidaknya akan ada beberapa aerotropolis. Antara lain aerotropolis east, aerotropolis central, dan aerotropolis west. Budi meyakini, aerotropolis west akan ditangkap oleh Purworejo mengingat daerah yang masuk Jawa Tengah ini dianggap lebih siap.
"Kulonprogo kan lambat, Purworejo lebih cepat. Kulonprogo harus menyadari itu. Itu sebenarnya ada contoh di Schiphol di Amsterdam atau yang paling dekat adalah Changi di Singapura. Di situ kan gak ada wilayah kumuh, itu perlu dicontoh," jelas Budi.
Budi menambahkan, terkait pembangunan bandara baru itu, pemkab setempat seharusnya sudah mengkondisikan instansi-intansi di Kulonprogo. Dia mencontohkan multisektor di Kulonprogo harus mengkondisikan bagaimana untuk menangkap peluang ekspor.
Terkait ekspor, Pemkab Kulonprogo juga harus melakukan penjajakan ke Kementerian Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tinggal memilih komoditi yang bisa diekspor, kemudian Dinas Ketenagakerjaan juga harus mendorong barang yang kualitas kontrolnya laku di pasaran internasional.
"Kerja samalah dengan perindustrian perdagangan untuk ekspor itu, kan bukan sesuatu yang sulit. Masalahnya dinasnya itu mau gak? Kalau asal jalan gini kan repot," pungkas Budi.
Arif KF
| Penulis |
: |
| Editor |
: wkeditor |
