SLEMAN (wartakonstruksi.com) - Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPKP Kabupaten Sleman menggarap 40 proyek irigasi dengan skema penunjukkan langsung. Sayangnya proyek itu tidak didasarkan pada Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI).

IKSI sendiri terdiri dari 6 parameter yang ditentukan berdasarkan skor. Skor kurang dari 50 masuk kategori buruk, 50 - 59 kurang baik, 60 - 69 kategori sedang, 70 - 79 kategori baik, dan di atas 80 masuk kategori sangat baik.

Baca juga

• Top, Deviasi Positif Proyek Sabo Dam Kapuhan Sentuh 44 Persen
• Hujan Mulai Turun, Saluran Irigasi Beji Belum Tersentuh Perbaikan
• Progres Proyek Gerbang Klangon Alami Deviasi Positif, Awal Desember Selesai

Sampai saat ini, SDA Sleman tidak memiliki data IKSI tersebut. Sehingga penetapan lokasi proyek yang dikerjakan dengan skema penunjukkan langsung itu menimbulkan tanda tanda tanya mengenai parameter yang digunakan dalam pemilihannya.

Kabid SDA Dinas PUPKP Sleman, Muhammad Arif Asnawi S.Si., MM, mengakui belum ada data yang valid mengenai indikator kerusakan saluran irigasi di Sleman. Sehingga penetapan lokasi proyek PL yang digarap sekarang ditentukan berdasarkan pembagian secara merata.

Menurutnya, pekerjaan harus merata di semua wilayah untuk mengantisipasi saluran-saluran yang kerusakannya cukup parah. "Harus rata, antisipasi yang sudah parah-parah," ucapnya.

Terkait PL, Asnawi berkilah bahwa skema itu jadi pilihan karena keterbatasan anggaran setelah anggaran Bidang SDA ditarik kembali untuk penanganan Covid-19. PL menjadi pilihan agar pekerjaan bisa digarap secara merata di titik-titik yang dinilai sudah parah.

"Harusnya memang tidak jadi PL. Tapi di 2020 dan 2021 anggarannya tidak ada. Karena Covid-19, anggaran ditarik semua. Jadi memang harus rata pekerjaannya," sambungnya.

Ditambahkan, Sleman memiliki 875 daerah irigasi. Namun demikian, SDA tidak memiliki anggaran yang cukup besar untuk melakukan perbaikan saluran yang rusak. Di sisi lain, sudah ada 3 UPT wilayah barat, tengah dan timur yang langsung mengelola irigasi. Mereka bahkan memiliki anggaran sendiri untuk pemeliharaan.

"Mereka laporannya tidak ke bidang kami tapu langsung ke kepala dinas, itu juga yang kadang membuat kooordinasinya agak sulit. Ada 3 UPT dan sekuanya punya anggaran sendiri, tapi tidak ke kita laporannya," tambahnya.