BANTUL (wartakonstruksi.com) – Surat Forum Komunikasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi (FKAPJK) DIY yang dikirim kepada Gubernur merespons surat tentang penghentian seluruh proses pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemda, diapresiasi Gapeknas Bantul.

Gapeknas berharap Pemda DIY merespons positif surat itu dan mempertimbangkan hal-hal yang jadi usulan, salah satu kembali mengalokasikan anggaran konstruksi setidaknya 50 persen dari anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya.

Baca juga

• Asik, Pelanggan PUDAM Sleman Dapat Potongan 50 Persen dan Pembebasan Denda
• Proyek Embung Imogiri Banjir Penawar, Sayang Angkanya Nyungsep Sampai 60 Persen
• 168 Anggota Gapensi Bantul Sepakat Galang Dana untuk Ringankan Beban Masyarakat

Ketua DPD Gapeknas Bantul, Haryono, mengatakan pihaknya sependapat dengan Gapenas DIY yang mendukung surat FKAPJK. Menurut dia, muatan dalam surat itu setidaknya memberi harapan bagi pelku usaha konstruksi agar tidak gulung tikar karena tidak ada pekerjaan yang bisa digarap setelah lelang seluruh proyek dibatalkan.

“Ya harapan kita tentu saja untuk pekerjaan konstruksi tetap dilaksanakan karena menaungi hajat hidup orang banyak, meski kami juga sadar ada penanganan pandemic Covid-19 yang menjadi prioritas pemerintah untuk didahulukan,” ucap Haryono.

Menurut Haryono, cukup banyak pekerja di bidang konstruksi yang hanya mengandalkan nafkah untuk keluarganya dari proyek yang sedang berjalan. Seperti mandor dan tukang yang telah lama menggantungkan hidupnya dari pekerjaan konstruksi.

Bila proyek konstruksi dihilangkan sama sekali, dari mana mereka ini akan mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya mengingat sebagian besar dari mereka tidak memiliki skill dan keahlian lain selain yang sudah dijalani selama ini.

“Tentu ini harus menjadi pemikiran kita semua. Pemerintah juga diharapkan tidak pukul rata dan bisa membuat skala prioritas. Tidak semuanya harus dihilangkan sama sekali,” katanya.

Haryono kembali berharap Pemda DIY merespons positif surat FKAPJK tersebut dan mengeluarkan kebijakan baru untuk menjaga agar tidak ada stagnasi di sektor konstruksi yang menjadi penyumbang terbesar kedua PDRB dan menjai sumber pertumbuhan dan penggerak ekonomi daerah yang utama.