KULON PROGO (wartakonstruksi.com) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo menggelontorkan dana puluhan miliar rupiah guna rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Dana yang cukup besar ini, selain untuk memperbaiki sarana infrastruktur juga untuk pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Untuk infrastruktur, setidaknya terdapat 9 ruas jalan yang dilakukan peningkatan di empat kecamatan serta 2 DAS yang diperbaiki menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

Baca juga

• Incar Dana Pusat, Dinas PUP ESDM DIY Susun Review Desain TPST Piyungan
• Hadapi Akreditasi LSBU – LSP, 7 Asosiasi Deklarasi Kesepakatan Bersama
• Bangun IPAL Baru di Bambanglipuro dan Caturtunggal, Dana Puluhan Miliar Disiapkan

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kulon Progo Drs. Ariadi mengatakan, usulan rehab/rekons dari BPBD Kulon Progo disetujui Pemda DIY dan diajukan ke BNPB pusat kemudian mendapatkan bantuan untuk melaksanakan pembangunan fisik di sejumlah wilayah.

“Itu memang kita usulkan ke Pemda DIY terus diajukan ke pusat dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dan sekarang progres dari pekerjaan rehab/rekons ini rata – rata sudah mencapai empat puluh persen. Di rehab/rekons ini juga ada pendampingan dari Dinas PU,” ucap Ariadi.

Rehab/rekons yang dilaksanakan oleh BPBD Kulon Progo ini terdapat di empat Kecamatan, yakni Kecamatan Kokap, Pengasih, Girimulyo serta Kecamatan Samigaluh, dengan 9 ruas jalan yang dilakukan pembangunan meliputi, ruas jalan Pripih – Kalirejo, Hargotirto – Tamanan, Clereng – Segajih, Kutogiri – Gunung Kelir, Giripurwo – Gendu, Purwosari – Tlogosari.

Kemudian ruas Gunung Kucir – Taman, Pos Samigaluh – Balai Desa Ngargosari serta ruas jalan Simpang Ori – Nogosari. Sementara untuk pembangunan DAS, antara lain di wilayah Nganten Desa Sidoharjo serta Daerah Aliran Sungai Duren Mudal, dengan jumlah total anggaran mencapai Rp 40,2 miliar.

“Itu dana hibah dari Kementerian Keuangan atas usulan kita ke BNPB. Dan beberapa wilayah yang kita rehab/rekon itu yang kemarin kena dampak badai Cempaka, dan untuk beberapa infastruktur yang lain ada yang ditangani instansi teknis seperti PU maupun BBWSSO,” tambahnya.

BPBD sendiri baru 3 kali melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana alam yakni pada Tahun 2014, 2017 dan Tahun 2019. “Pelaksanaan rehab/rekons ini saat ada dampak bencana yang cukup massif, ya salah satunya seperti dampak adanya badai Cempaka pada akhir tahun 2017 lalu,” pungkas Ariadi.