Embung Imogiri Mulai Dilelang, Kualifikasi Usaha Masih Mengacu Permen PU 7/2019
Rabu, 25 Maret 2020 13:01 WIB

Pengumuman+Lelang+proyek+Embung+Imogiri

YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) – Proyek pembangunan Embung Imogiri, sebelumnya disebut Embung Wukirsari, mulai dilelang. Seperti diberitakan sebelumnya, pagu anggaran Rp 9 miliar disiapkan untuk embung kedua yang bakal dibangun di DIY tahun 2020 ini.

Lelang proyek sudah diumumkan BP2JK. Yang menarik pada lelang dengan kode 63079064 tanggal pembuatan 23 Maret 2020, BPJK masih merujuk pada Permen PU Nomor 7 Tahun 2019. Di mana proyek masih diperuntukkan bagi penyedia jasa dengan kualifikasi perusahaan kecil.

Baca juga

Demikian pula pada lelang embung Pagergunung di Kabupaten Magelang. Proyek berkode 63073064 dengan pagu anggaran Rp 4,9 miliar, tanggal pembuatan 23 Maret 2020, juga diperuntukkan bagi penyedia jasa dengan kualifikasi perusahaan kecil.

Padahal, Mahkamah Agung (MA) pada 3 Oktober 2019 telah membatalkan muatan Permen tersebut, persisnya matan Pasal 21 ayat (3) huruf a, b dan c tentang kualifikasi usaha. Dalam pasal itu disebutkan bahwa HPS sampai dengan Rp 10 miliar disyaratkan hanya untuk penyedia jasa pekerjaan dengan kualifikasi usaha kecil, HPS di atas Rp 10 miliar sampai Rp 100 miliar untuk kualifikasi usaha menengah atau HPS di atas Rp 100 miliar untuk usaha besar.

Pasa 21 ayat (3) huruf a, b dan c Perpen PU 7/2019 juga bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b ditentukan bahwa kriteria usaha kecil  adalah memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, dan memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai paling banyak Rp 2,5 miliar.

Pasal 21 Permen PU 7/2019 juga bertentangan dengan UU No.2 Tahun 2017 khususnya pasal 25 yang menyatakan bahwa segmentasi pasar jasa konstruksi diatur dalam bentuk PP.

Pengaturan tentang segmentasi itu juga melanggar prinsip muatan dan kesesuaian jenis karena dibuat secara tanpa wewenang. “Pengaturan tentang segmentasi adalah wewenang Presiden bukan menteri, sehingga materi muatan dalam obyek sengketa bersifat batal demi hukum,” bunyi dasar permohonan Asosiasi Aspal dan Beton Indonesia (AABI) selaku pemohon uji materiil.

 

 

 

 

Penulis : O-Kz
Editor : Dodi Pranata
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News