YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) – Menjadi pejabat public tentu harus siap dengan segala resikonya, termasuk merespons setiap kejadian yang berkaitan dengan tupoksinya. Respons cepat tidak saja jadi kewajiban, tapi juga kebutuhan di tengah derasnya arus informasi.
Tapi apa jadinya bila ada pejabat yang terkesan dengan alergi merespons kejadian yang justru berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Seperti yang terjadi pada Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Ir Hananto Hadi Purnomo, M.Sc.
Baca juga
Alih-alih memberikan respons maupun tanggapan komprehensif terhadap konfirmasi yang diajukan media, ia malah memilih memblokir WA jurnalis yang melakukan konfirmasi. Tidak hanya aneh, perilaku pejabat public seperti ini sangatlah memalukan.
Peristiwa bermula saat Yogyakarta dan sekitarnya diguyur hujan deras pada Jumat lalu. hujan yang turun sekitar dua jam itu menimbulkan banyak genangan di sejumlah titik, tak terkecuali di titik nol kilometer. Kondisi ini tentu menimbulkan tanya, mengingat baru kali ini terjadi di seputar titik nol km.
“Baru kali ini saya lihat di titik nol ada genangan yang cukup lumayan. Ini baru hujan 2 jam, bagaimana kalau hujan deras selama 6 jam,” bunyi pesan WhatsApp salah satu warga ke redaksi media ini.
Faktanya genangan cukup tinggi memang terjadi di banyak titik. Bahkan Pasar Beringharjo turut kebanjiran saat hujan deras mengguyur Yogyakarta. Kejadian itu memantik atensi pakar Hidrologi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jurnalis media ini coba mengonfirmasi kepada Kepala Dinas PUPKP DIY, Ir. Hananto Hadi Purnomo M.Sc. semula pesan yang dikirim melalui WhatsApp dibalas. Mantan Inspektur DIY ini meminta agar banyaknya genangan yang timbul itu dilihat secara komprehensif.
Hanya, ketika kembali ditanyakan apa yang akan dilakukan untuk merespons peristiwa itu, ia hanya membaca pesan yang dirim. Setelah itu, alih-alih membalas pesan, nomor yang digunakan justru diblokir.
Hal ini justru menjadi tanda tanya besar mengingat kejadian ini tidak hanya sekali. Sebelumnya, pejabat yang sama juga memblokir nomor jurnalis saat menyampaikan sesuatu berkaitan dengan bidang ke-PU-an.
“Wah gak bener itu. lucu kalau begitu. Pejabat seharusnya tidak seperti itu. Bagaimana pun dia itu pejabat public, dan yang ditanyakan juga berkaitan dengan kepentingan public. Kalau gak siap jadi pejabat mundur saja,” sergah Taufik, aktivis senior yang juga anggota Forpi Kabupaten Sleman.
Menurut Taufik, persoalan genangan menjadi problem serius bila tidak segera ditangani. Dia khawatir bila kondisi seperti Jumat lalu terus berulang, maka Yogyakarta akan menghadapi masalah seperti kota-kota besar lainnya. Apalagi pembangunan tak terkendali yang secara otomatis akan mengurangi resapan air.
“Perlu pemikiran dan keterlibatan semua pihak mengenai masalah ini. grand desain drainase perlu dicek lagi, direviu. Kalau memang sudah tidak sesuai ya disesuaikan. Jangan ‘muntir’,” protes Taufik.
Penulis | : O-Kz |
Editor | : Dodi Pranata |