BANTUL (wartakonstruksi.com) – Badan Anggaran DPRD Bantul meminta Pemerintah Kabupaten Bantul agar konsisten dengan kebijakan menghentikan pengadaan barang dan jasa yang tidak mendesak, dan mengalihkan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Permintaan ini disampaikan anggota Banggar DPRD Bantul, Arif Haryanto, merespons masih ada pengadaan dengan metode pengadaan langsung. Dari catatan media ini, setidaknya ada puluhan paket pengadaan langsung dengan total nilainya mencapai miliaran rupiah.

Baca juga

• Penetapan Pemenang Paket Prawatan – Mojorejo Disanggah, Ada Yang Gak Beres?
• Tak Segera Jalankan Putusan MA, Kementerian PUPR Langgar AUPB?
• Pemakaian Air Melonjak? Tenang, PDAM Bantul Beri Kortingan Pembayaran 10 – 30 Persen

Arif mengungkapkan, pihaknya sudah meminta klarifikasi ke Sekda terkait proses pengadaan langsung yang tidak dihentikan meski sudah ada Surat Edaran Nomor 028/01694/BKAD tentang penghentian seluruh PBJ di lingkungan Pemkab Bantul.

Sesuai hasil klarifikasi, lanjut Arif, Sekda menyatakan bahwa sebagian dari puluhan paket yang masih ada di laman LPSE itu adalah paket yang kontraknya sudah ditandatangani sebelum tanggal 9 April 2020. Kemudian, ada juga paket untuk keperluan mendesak, seperti perbaikan jalan dan bidang pendidikan.

“Prinsipnya Pemda harus konsisten dengan kebijakan menghentikan pengadaan barang dan jasa yang tidak mendesak untuk dialihkan/digeser ke anggaran penanganan Covid-19, terutama bidang kesehatan, dampak ekonomi, dan jarring pengaman sosial warga miskin,” ungkap Arif melalui pesan WhatsApp.

Dari pengamatan media ini, sebagian besar pekerjaan yang pengadaannya melalui metode pengadaan langsung didominasi pekerjaan di bidang drainase, talud dan beberapa proyek jalan. Sayang media ini tidak menemukan yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Tahapannya pun beragam mulai dari evaluasi penawaran hingga klarifikasi teknis dan negosiasi.