Proyek Pembangunan Embung Sendangtirto Diisukan Gagal Kontrak, Kok Bisa?
Sabtu, 10 Agustus 2019 06:03 WIB

Kasi+OP+Bidang+SDA+dan+Drainase+Dinas+PUP+ESDM+DIY

SLEMAN (wartakonstruksi.com) – Warga Sendangtirto mungkin harus kembali bersabar. Kabar liar berembus kencang menyatakan bahwa pembangunan embung Senandangtirto yang sudah dilelangkan dan menghasilkan pemenang, belum tentu bisa dilanjutkan ke penandatanganan kontrak dengan penyedia jasa.

Informasi tak sedap itu berembus kencang di internal Dinas PUP ESDM DIY. Sebabnya karena masih ada persoalan lahan yang masih belum clear. Nah persoalan itu membuat dana untuk pembangunan tidak bisa dicairkan.

Baca juga

Guna memastikan kabar yang semakin liar tersebut, Warta Konstruksi mengkonfirmasi langsung pejabat pembuat komitmen (PPK) Proyek pembangunan embung Sendangtirto, Subarjo ST yang juga menjabat sebagai Kasi OP Bidang SDA dan Drainase Dinas PUP ESDM DIY, Jumat (9/8/2019). Menanggapi kabar tersebut Barjo berdalih belum mengetahui persis kabar yang sebenarnya, karena sejauh ini belum ada surat pemberitahuan pembatalan.

Selaku pelaksana teknis, dia mengaku masih menunggu proses untuk tandatangan kontrak. Menurut jadwal, proses tanda tangan kontrak direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Kepastian itu diperoleh karena sudah dilakukan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ).

"Interval waktu dari SPPBJ ke penandatanganan kontrak biasanya selama 14 hari. Nah jika dihitung mundur waktu penandatanganan kontrak akan jatuh pada tanggal 15 Agustus," ungkap Barjo.

Dia mengakui bahwa proses pembangunan embung Sendangtirto cukup menguras energi, berbeda dengan embung Jerukwudel yang kini sudah pelaksaan fisik. Embung Sendangtirto dari awal memang terkendala status lahan di mana ada tanah kas desa dan tanah milik Pemkab Sleman hasil pembebasan tanah milik warga.

Dari sisi penganggaran, pembangunan embung Sendangtirto merupakan belanja modal Pemerintah Daerah DIY sehingga jika mengacu pada regulasi yang ada, maka secara otomatis lahan yang akan digunakan untuk bangunan pun harus milik Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Kepala Desa Sendangtirto Sardjono saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya sejauh ini belum mengetahui tentang kabar akan gagal kontrak. "Saya belum dapat kabar mas, coba besok saya cari info dulu," ucapnya.

 

Penulis : D-PS
Editor : Sodik
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News