Dibatalkan MA, Gapensi Kota Yogya Berharap CV Tetap Bisa Garap Proyek Sampai Rp 10 M
Sabtu, 21 Maret 2020 08:58 WIB

MA+Batalkan+Pasal+21+ayat+%283%29+Peren+PUPR+Nomor+7%2F2019

YOGYAKARTA (wartakonstruksi.com) - Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil yang diajukan DPP Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) terhadap Pasal 2q ayat (3) huruf a, b dan c Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Dengan dikabulkannya uji materiil itu, maka ketentuan tentang kualifikasi usaha kembali ke aturan lama. Sehingga usaha kecil tidak bisa lagi menggarap pekerjaan dengan nilai sampai Rp 10 miliar, melainkan maksimal hanya bisa menggarap pekerjaan dengan nilai Rp 2,5 miliar.

Baca juga

Putusan MA direspons beragam. Salah satunya BPC Gapensi Kota Yogyakarta. Meski pasrah namun Gapensi Kota tetap berharap ada aturan yang biaa menguatkan penyedia jasa dengan klasifikasi kecil agar tetap bisa mengerjakan proyek denan nilai maksimal hingga Rp 10 miliar.

"Kalau sudah aturan nggih kita nderek aturan saja. Tetapi kemarin sebenarnya sudah pas kalau CV sampai maksimal Rp 10 miliar. Dikarenakan ada gugatan dari AABI di MA yang dimenangkan sehingga klasifikasi kecil kembali ke angka 2,5 M," ucap Haryanto, Ketua BPC Gapensi Kota Yogyakarta.

Bendahara Gapensi Kota, H Dawami mengatakan, selain nderek aturan pihaknya tetap berharap ada aturan yang memungkinkan penyedia jasa klasifikasi kecil menggarap proyek hibgga Rp 10 miliar. Jika dimungkinkan ada aturan yang kuat ke arah itu, tentu akan sangat melegalan.

"Jika ada wadah atau aturan yang menguatkan kita di angka maksimal Rp 10 m ya kita penyedia juga cukup melegakan,  kecil bisa untuk persiapan naik klasifikasi ke menengah atau besar," terangnya.

Dia menambahkan, putusan MA yang mengabulkan uji materiil AABI membuat gamang. Penyedia jasa ragu mengikuti lelang proyek dengan nilai di atas Rp 2,5 miliar. Meaki pun BLP tetap mensyaratkan proyek itu diperuntukkan bagi usaha kualifikasi kecil.

Dia juga masih akan melakukan konfirmasi lanjutan mengenai kepastian berlakunya putusan MA. Mengingat dalam Perma nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil, disebutkan bahwa putusan baru berlaku bila dalam 90 hari tidak ditindaklanjuti badan atau pejabat TUN pembuat undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materiil.

Ketua DPD Gapeknas Bantul, Haryono, juga sudah mendengar terkait putusan MA tersebut. Gapeknas, kata dia, siap mengikuti apa pun aturan yang ditetapkan. "Prinsipnya kami siap ikut saja. Sudah dengan beberapa hari terakhir ini, tapi memang belum detil," katanya.

 

Penulis : O-Kz
Editor : Dodi Pranata
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News