Anggota+Forpi+Sleman
SLEMAN (wartakonstruksi.com) - Banyaknya pekerjaan bermasalah pada tahun 2019 mendapat atensi serius dari anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kabupaten Sleman, Taufik B.Sc. Ia menyebut masalah itu harus menjadi tanggung jawab banyak pihak termasuk Inspektorat.
Pernyataan ini dilontarkan Taufik menyusul keprihatinannya atas kondisi lelang paket pekerjaan di Sleman yang belum banyak berubah pada tahun ini. Terbukti dari lelang yang dilakukan awal, tak kurang dari 7 paket pekerjaan penawarannya ndlosor.
Baca juga
Dia mencontohkan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Sleman dengan penawaran sebesar Rp 91 miliar dari Pagu sebesar Rp 118 miliar. Kemudian pekerjaan Peningkatan Jalan Paket 9 Ruas Jl. Kaliduren -Sumber dari Pagu Rp 4,6 miliar ditawar Rp 3,1 miliar.
Menurut Taufik, penawaran ndlosor berdampak pada hasil pekerjaan. Paket peningkatan Jalan Baratan -Ketulan jauh dari harapan. Pekerjaan ini digarap dengan penawaran yang ndlosor. "Mau sampai kapan ndlosoran terus begitu. Kan masyarakat pengguna juga yang dirugikan," katanya.
Dia mengungkapkan, bila pekerjaan hasil lelang ndlosor berkualitas sangat buruk semestinya tidak saja pelaksana yang disalahkan. Tanggungjawab seharusnya juga ditanggung pihak lain seperti BLP, PPK, Tim Pengawas, Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Asek Bidang Pembangunan hingga Inspektorat.
Buruknya hasil pekerjaan menunjukkan tidak optimalkan pengawasan oleh kontraktor pengawas, juga oleh PPK dan berikutnya oleh Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Bisa jadi, kata dia, kontraktor tidak punya pilihan dalam proses lelang selain mengajukan penawaran ndlosor.
Jika demikian maka BLP seharusnya lebih selektif. BLP tidak cukup hanya melakukan evaluasi administrasi karena pekerjaan tidak melulu soal administrasi. Aspek kelayakan dan output semestinya turut jadi pertimbangan BLP.
Selain itu, lanjut dia, BLP semestinya mempunyai rekam jejak para kontraktor. Data tersebut akan berguna untuk menentukan pemenang lelang, atau dengan kata lain sebagai data pendukung bila dibutuhkan
"Jangan asal meloloskan yang terendah saja, dilihat juga nanti hasil pekerjaannya bagaimana. Jangan sampai pekerjaannya amburadul, kan sayang uang negara kalau begitu nanti untuk perbaikan lebih banyak lagi keluar uangnya," tegasnya.
Kinerja BLP, lanjut dia, sudah waktunya dievaluasi. Ketidakcermatan BLP membuat beberapa paket dilelang ulang termasuk gedung dewan sebelum akhirnya ditetapkan pemenang. Ketidakcermatan BLP juga tampak dari penentuan pemenang, di mana ada perusahaan yang pernah di black list tapi masih lolos.
"Ada yang pernah diblack-list tapi masih dimenangkan BLP. Ini bagaimana. Lihat sekarang hasilnya, pekerjaannya belum selesai padahal sudah lewat tahun anggaran. BLP harus record masing-masing peserta lelang, sebelum menentukan pemenang lihat dulu record tadi. Jangan asal penawar terendah langsung menangkan saja," pungkasnya.
| Penulis | : O-Kz |
| Editor | : Dodi Pranata |
