KULON PROGO (wartakonstruksi.com) – Temuan sejumlah proyek fisik di wilayah Kulon Progo yang belum memadai, mendapatkan sorotan dari DPRD setempat. Dewan mendesak pemerintah agar melakukan perencanaan pembangunan dengan matang dan komprehensif. Hal ini menyusul adanya sejumlah pembangunan fisik yang diperkirakan bakal terkena dampak pembangunan jalan tol.

Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi PDIP Pancar Topo Driyo SE saat ditemui pada Selasa (24/9/2019). Dia menilai program pembangunan yang kini tengah digalakan oleh Pemda Kulon Progo semestinya melalui proses perencanaan dan kajian yang lebih mendalam.

Baca juga

• Tersangkut Dugaan Penyelewengan Dana Desa, Kades Banyurejo Akhirnya Ditahan
• Konversi E-Sertifikat SBU Lamban, LPJK Sentil Gapensi DIY
• Kerap Bermasalah, ASPEG Berkomitmen Beri Advokasi Proses PBJ Pemerintah

“Dari informasi yang saya dengar ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sisi perencanaannya kurang matang sehingga saat pelaksanaan sering terjadi masalah di lapangan. Ini juga sering adanya keluhan dari warga yang menganggap kualitasnya buruk padahal pembangunan itu belum lama dibangun,” ujar Pancar.

Dia juga menekankan pentingnya perencanaan yang lebih komprehensif, baik dari aspek tata ruang, rencana detail bangunan hingga spesifikasi bangunan yang nantinya dilakukan oleh pihak ketiga. Dia tidak menampik kemungkinan adanya beberapa pembangunan fisik yang sekarang sedang dikerjakan bisa kena dampak pembangunan jalan tol.

“Hal – hal yang seperti ini sebaiknya dilakukan perencanaan dengan matang agar tidak terkesan pemborosan. Perlu penyesuaian antara pembangunan di daerah dengan yang ada di Provinsi maupun Pusat. Sehingga jangan terjadi sekarang baru dibangun terus besuk berubah karena kena jalan tol, ini kan semestinya sejak awal sudah dicermati. Dari Tata Ruang juga harus intens dalam berkoordinasi,” ungkapnya.

Sedangkan berkaitan dengan adanya peta pembangunan jalan tol yang merebak di media sosial, Pancar mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut, lantaran peta yang beredar di sejumlah media sosial ini masih perlu adanya validasi dari pihak yang memiliki wewenang.

“Sebagai anggota dari partai yang mendukung pemerintah kita mendukung penuh program nasional ini tapi kita juga berharap agar Pemkab Kulon Progo juga mengakomodir masyarakat lokal sehingan jangan sampai ada elemen warga yang akhirnya hanya jadi penonton. Dan saya juga berharap masyarakat bisa lebih bijaksana dalam menyikapi beredarnya peta itu sehingga benar – benar terkonfirmasi kebenarannya,” tambahnya.

Meski demikian dirinya tidak memungkiri dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan jalan tol tersebut, baik dari sisi sosial kemasyarakatan, ekonomi lokal maupun sisi budaya.

“Untuk ekonomi global bisa saja terjadi percepatan tapi untuk ekonomi lokal mungkin justru negatif. Terus dari sosial kemasyarakatan akhirnya warga itu terkesan terbelah karena ada jalur tol, adanya hal seperti ini Pemkab harus sudah memiliki perencanaan kedepan nantinya seperti apa sehingga tidak terkesan dadakan dan asal – asalan,” pungkas Pancar.