Ratusan Warga Desa Karangsewu Terdampak Pelebaran JJLS
Selasa, 10 September 2019 11:22 WIB

Kades+Karangsewu%2C+Kecamatan+Galur

KULON PROGO (wartakonstruksi.com) - Pelebaran Jalur jalan Lintas Selatan (JJLS) berdampak pada ratusan warga Desa Karangsewu, Kecamatan Galur. Setidaknya ada 236 warga dari 5 pedukuhan di desa setempat yang terkena dampak. Luas lahan pertanian mereka yang terdampak mencapai 2,7 hektare.

Pemdes Karangsewu berharap agar pihak pemrakarsa bisa membantu mencarikan lahan pengganti lantaran kompensasi yang diperoleh warga tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lain.

Baca juga

Kades Karangsewu, Anton Hernawan, mengatakan bahwa pelebaran JJLS di wilayahnya mencapai 17 meter dari bahu jalan yang sekarang sudah ada, dan mayoritas yang terdampak pelebaran jalan berupa lahan pertanian, saluran irigasi serta jalan usaha tani.

“Untuk yang di wilayah saya mayoritas lahan sawah dan beberapa infrastrukturnya. Kalau sosialisasi sudah pernah dilakukan satu kali dan hasil dari pendataan sudah diumumkan ke masyarakat, sehingga kita tinggal menuggu Tim Apraisal,” tuturnya.

Untuk wilayah Desa Karangsewu, tahapan rencana pelebaran JJLS sudah mencapai tahap pembentukan Satgas A dan Satgas B, dengan melibatkan unsur pamong desa serta perwakilan dari pihak Kecamatan Galur, dengan lingkup tugas meliputi pengukuran dan pendataan tanam tumbuh dari hak milik warga yang terdampak pembangunan tersebut.

“Ya tadi kan data – data hasil dari Satgas itu sudah diumumkan, tahun ini tinggal menunggu penafsiran dari Tim Apraisal, awal tahun depan itu sudah muncul kesimpulan harga kemudian sekitar akhir tahun pada 2020 itu sudah mulai tahap pembayaran. Untuk tanah kas desa dan pelungguh pamong yang kena ada sekitaran lebih dari dua ribu meter,” ungkap Anton.

Ditambahkan juga, dari hasil rapat koordinasi di Kanwil BPN dengan melibatkan Dinas PUP ESDM Propinsi serta para Kepala Desa yang wilayahnya terdampak pelebaran JJLS pada bulan Agustus 2019 lalu, terdapat kesimpulan agar Dinas PUP ESDM segera melaksanakan tiap tahapan dari rencana pelebaran JJLS. Sebab bila sudah masuk tahun 2020, semua hasil diperoleh dari tim yang sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu harus dimulai dari awal kembali.

Kendala yang dihadapi Pemdes, lanjut dia, adalah penggunaan kompensasi ganti rugi, di mana uang kompensasi yang diperoleh tidak bisa digunakan selain untuk membeli tanah pengganti.

“Saya ini mengalami pembangunan JJLS Tahap I kemarin, uang ganti rugi itu tidak bisa digunakan kalau tidak untuk beli tanah, padahal sekarang tidak mudah untuk bisa mendapatkan tanah yang mau dijual. Ini kendala yang kita hadapi sehingga kalau bisa pemrakarsa juga membantu mencarikan solusinya,” pungkas Anton.  

 

Penulis : Bhisma Bharata
Editor : Sodik
COMMENTS
Belum ada komentar dari pembaca

Opini

Popular News